Selama periode RPJMN 2004-2009 terdapat 50 kabupaten tertinggal yang telah keluar dari daftar daerah tertinggal. Namun sejalan dengan adanya pemekaran daerah, terdapat 34 kabupaten Daerah Otonomi Baru hasil pemekaran dari daerah induk yang merupakan daerah tertinggal. Sehingga pada akhir 2009 terdapat 183 kabupaten yang tergolong tertinggal yang juga akan menjadi fokus penanganan daerah tertinggal periode 2010-2014. “Pembangunan yang sebelumnya dilakukan berdasar sektor-sektor tidak berjalan secara sinergi karena tidak menunjukkan keterkaitan antar sektor. Kini, dengan pendekatan kewilayahan, maka sinergisitas antar sektor di suatu kawasan akan tercapai,” jelas Staf Perencana Direktorat Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal, Dr. Togu Pardede, ST, MIDS, saat menerima Kunjungan DPRD Kabupaten Solok Selatan di Ruang SS, Gedung Bappenas, Selasa (23/8).
Beberapa permasalahan yang menjadi isu terkait pembangunan Kabupaten Solok Selatan di antaranya adalah kiat untuk mendapatkan dana bencana agar alokasinya sesuai dengan jenis bencana yang terjadi. Permasalahan Kabupaten Solok Selatan lainnya adalah masih adanya kendala-kendala seperti perpanjangan Memorandum of Understanding (MoU), sarana pendidikan, serta pembangunan kawasan transmigrasi untuk program transmigrasi Kabupaten Solok Selatan yang sudah berjalan lima tahun lamanya.
Disebutkan bahwa struktur pendanaan daerah sudah 70% digunakan untuk belanja pegawai, dan untuk pembangunan hanya yang 30% sisanya, termasuk di dalamnya pembangunan infrastruktur yang membutuhkan dana yang sangat besar. Pak Togu menyampaikan beberapa kiat dalam memperoleh dana untuk percepatan daerah tertinggal, yaitu agar pemerintah daerah berkolaborasi dengan semua pihak yang tidak hanya pihak-pihak pemerintah, tapi juga masyarakat yang ada di dalamnya karena hasil pembangunan untuk semua unsur negara. “Selain APBN dan APBD, juga bisa berasal dari pinjaman dan hibah luar negeri,” ujar Pak Togu. Selain itu, juga diharapkan adanya Master Plan khusus daerah yang disertai dengan produk unggulan daerah. Sumber: bapenas.go.id