^ Ke Atas
 
HEADLINE:
2017-09-19 12:23:43 - Lebih dari 1 Ton, Ini Dia Sapi Terberat Di Kontes Ternak Livestock Expo 2017 <0> 2017-09-19 07:41:01 - Bupati Buka Pameran dan Kontes Ternak Terbesar di Sumatera Barat <0> 2017-09-19 07:10:39 - Peduli Pendidikan di Sumbar, JAPFA Dampingi Sekolah di Solok Selatan <0> 2017-09-18 21:12:59 - Bentuk Kepedulian, Pertamina Bantu Korban Banjir Bandang Solok Selatan <0> 2017-09-18 15:04:42 - LIVESTOCK EXPO 2017 <0>
 

BERITA FOTO

Anda berada di: Depan > Post
Gubernur Dipilih DPRD
Diposting pada: Sabtu, 03/09/2011 | Hits : 1675 | Kategori: Pendidikan
 

Pemilihan gubernur oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang draf rancangan undang-undangnya telah disiapkan pemerintah menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat khususnya elite politik.


Gagasan yang dikemukakan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi merupakan ”bola panas” dalam Pemilu Kada. Ada yang mengungkapkan bahwa pemilihan gubernur yang dikembalikan kepada pola lama ini merupakan ”set back” langkah mundur dan memasung hak rakyat dalam menentukan pemimpinnya sendiri secara langsung. Bahkan, ada yang mencurigai langkah ini merupakan penarikan kekuasaan dari daerah ke pusat.


Gagasan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi dalam kontek Undang–Undang Dasar 1945 di mana gubernur, bupati, dan wali kota masing-masing sebagai kepala pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Undang-Undang Dasar ini tidak ada mewajibkan pemilihan gubernur dipilih secara langsung oleh rakyat seperti DPRI, DPD RI, DPRD, dan presiden.


Gubernur sebagai kepala daerah sebenarnya kekuasaannya sangat kecil, gubernur banyak mengerjakan tugas-tugas limpahan pusat. Sebagai kepala daerah berfungsi selaku wakil pemerintah di daerah yang menjembatani dan memperpendek rentang kendali pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah pusat dalam pembinaan dan pengawasan urusan pusat pada strata pemerintahan kabupaten dan kota. Sifatnya hanya pembinaan, pengawasan, koordinasi, dan fasilitasi.


Kabupaten/ kota merupakan pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat, otonomi luas sebenarnya ada di kabupaten/ kota bukan di provinsi. Berbeda dengan DKI Jakarta yang berstatus khusus yang merupakan otonomi di provinsi sesuai dengan kekhususan daerah. Undang–Undang No 22 Tahun 1999 yang diubah menjadi Undang–Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, tetap mengatur otonomi luas di kabupaten/ kota.


Usulan pemerintah yang menginginkan pemilihan gubernur melalui DPRD ini sebenarnya tidak keluar dari konteks Undang-Undang Dasar dan demokratis. Sebagai suatu lembaga, DPRD yang anggotanya dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum, DPRD bisa mewakili untuk menentukan dan memilih gubernur.


Dasar pemikiran yang melatarbelakangi pemilihan gubernur melalui DPRD ini oleh pemerintah antara lain, faktor politik uang ”money politic”, biaya pilkada yang cukup tinggi bahwa biaya penyelenggaraan pemilihan gubernur bisa menghabiskan dana lebih dari Rp100 miliar dan implikasi politiknya cukup tinggi. Dalam ”money politic” dan ratusan miliar dana yang dihabiskan bisa menyebabkan terjadinya praktik korupsi di samping peranan ”tim sukses” yang berjasa ikut mendukung pasangan gubernur.


Adanya rencana perubahan dikabupaten/ kota untuk mencalonkan kepala daerah yang calon kepala daerahnya saja tanpa wakil kepala daerah berdasarkan hasil evaluasi, di mana hampir 85 persen mereka dalam perjalanan ”pecah kongsi”. Untuk ke depannya wakil kepala daerah cukup dipilih dari pegawai negeri dan tidak satu paket dengan kepala daerah.


Ketika diberlakukannya Undang-Undang No 5 Tahun 1974 tentang Pemerintah di daerah di dalam diri kepala daerah terdapat dua fungsi, yaitu fungsi sebagai kepala daerah yang memimpin penyelenggaraaan dan bertanggung jawab sepenuhnya tentang jalannya pemerintah daerah. Dan, fungsi sebagai kepala wilayah memimpin penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang menjadi tugas pusat. Maka, sebagai kepala wilayah maka ia harus mempunyai kecakapan di bidang pemerintahan, sementara mengingat luasnya tugas kepala daerah maka wakil kepala daerah diangkat dari pegawai negeri. Dan, pengangkatannya biasanya tidak satu paket dengan kepala daerah. Untuk menentukan calon wakil kepala daerah dimintakan dulu usulan dari kepala daerah yang terpilih dan dicalonkan melalui DPRD.


Rancangan undang-undang pemerintahan daerah yang diajukan kepada DPR RI khusus pemilihan gubernur dan wakil kepala daerah dari pegawai negeri, kita yakin hal ini akan menimbulkan pro dan kontra di DPRD RI dalam pembahasannya. Harapan kita tentu kepada DPD dapat memberikan pertimbangan objektif agar gagasan menteri dalam negeri terhadap perobahan Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dapat terwujud hendaknya.

Oleh : Chairul Darwis (Anggota Dewan Pembaca Harian Padang Ekspres)

 

Posting Lainnya:

« Kembali