WABUP SOLOK SELATAN: NAGARI KOORDINASIKAN PROGRAM PEMBANGUNAN

DISKOMINFO SOLOK SELATAN Juma't, 09/12/2016 Daerah 276 hits

Wakil Bupati Solok Selatan, Sumatera Barat Abdul Rahman meminta perangkat Nagari (desa adat) di daerah itu untuk mengkoordinasikan programnya agar tidak terjadi tumpang tindih pembangunan.


"Dengan besarnya dukungan dana bagi nagari sekarang ini memungkinkan mereka bisa melaksanakan pekerjaan fisik, sehingga dibutuhkan koordinasi dengan pemerintah untuk mengurangi risiko terjadinya kesalahan," katanya pada rapat koordinasi dengan pemerintahan nagari di aula Sarantau Sasurambi Kantor Bupati Solok Selatan, di Padang Aro, Kamis.

Menurut dia, pembangunan oleh pemerintah mulai dari pusat hingga ke tingkat desa atau nagari harus sinkron, dan tidak boleh tumpang tindih supaya kebutuhan mendesak masyarakat bisa terpenuhi.

Pemerintahan nagari sebagai terendah dan paling dekat dengan masyarakat adalah pihak yang paling tahu kebutuhan di lingkungannya.

"Dengan adanya pembangunan oleh nagari maka kepuasan masyarkat semakin meningkat, sebab nagari mengetahui benar kebutuhan warganya, tetapi harus berkoordinasi dengan pemerintah setempat supaya pembangunan tidak tumpang tindih," jelasnya.

Dia mengatakan selama ini banyak yang beranggapan bila pihak nagari tidak akan bisa mengelola keuangan yang jumlahnya cukup besar, karena tidak tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai, tetapi dengan kemajuan sekarang hal itu terbantahkan semua.

Seiring berjalannya waktu pengelolaan dan pelaporan dana desa oleh pihak nagari semakin bagus sehingga tidak ada alasan bila SDM di pemerintahan terendah tidak memadai.

Selain itu semua pekerjaan fisik yang dilaksanakan oleh nagari juga sudah hampir tuntas, sehingga dalam waktu dekat bisa dimanfaatkan oleh masyarakat.

Sementara itu Kepala Bagian Pemerintahan Nagari Solok Selatan Basrial mengatakan, rakor triwulan IV ini diikuti oleh 446 orang terdiri dari Camat, Wali Nagari, Banmus Nagari, Sekretaris Nagari, Pendamping dana desa, BPN serta kepala Jorong.

Dia mengatakan, sekarang ini semua nagari sudah menerima dana desa secara penuh dan pembangunan sedang berjalan.

"Pihak nagari diberikan waktu sampai 30 Desember 2016 untuk melaporkan pertanggungjawan penggunaan dana desa, dan bila terlambat maka mereka bisa diberikan sanksi," katanya.





















ANTARASUMBAR

: tanpa label