BAGI HASIL KEBUN SAWIT TAK KUNJUNG DIBAYARKAN PERUSAHAAN, PEMILIK LAHAN DI SOLSEL RESAH

Ade Eka Rabu, 17/05/2017 Daerah 138 hits

Masyarakat Nagari Bidar Alam, Kec. Sangir Jujuan, Solok Selatan (Solsel), Sumatera Barat, sudah mulai resah karena selama ini perjanjian antara PT Ranah Andalas Plantation (PT.RAP) dengan masyarakat Nagari Bidar Alam sebagai pemilik lahan tidak kunjung dipenuhi. Pasalnya, selama hampir dalam kurun waktu 12 tahun ini, perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit itu, belum juga membayar 40 persen bagi hasil penjualan tandan buah segar yang telah disepakati bersama pemilik lahan. Padahal seharusnya sesuai perjanjian, sudah harus direalisasikan bagi hasil tersebut pada januari 2017 yaitu 40% untuk masyarakat pemilik lahan dan 60% untuk PT.RAP. Oleh sebab itu, sekarang masyarakat menuntut agar perusahaan mengembalikan tanah garapan mereka yang diberikan kepada perusahaan.

“Kami sudah jenuh dengan janji-janji perusahaan yang tak pernah ditepatinya sekalipun,” ujar salah seorang seorang pemilik lahan yang juga dituakan masyarakat, Amran saat mediasi permasalahan antara perusahaan PT.RAP dengan masyarakat pemilik lahan di Mapolres Solsel, (16/5).

Ia menilai bahwa PT.RAP adalah perkebunan yang tidak layak dan tidak bisa lagi diharapkan oleh masyarakat. Perusahan juga tidak pernah melakukan penyisipan tanaman untuk mencukupi jumlah tanaman perhektare. “Oleh karena itu tanah masyarakat harus dikembalikan karena masyarakat telah memberikan selama 12 tahun kesempatan untuk membenahi kebun agar dapat mencapai kebun yang layak, namun perusahaan tidak mampu mewujudkannya,” ungkapnya.

Selain itu, pihaknya juga menolak untuk dikeluarkannya HGU atas lahan garapan masyarakat karena tanah tersebut bukan tanah ulayat yang nantinya dapat merugikan masyarakat pemilik lahan.
“Padahal tanah tersebut merupakan tanah garapan kami bukanlah tanah ulayat. Jika HGU dikeluarkan, maka berdasarkan hukum tentang HGU sesuai PP No. 40 tahun 1996 bahwa tanah bekas HGU akan menjadi tanah negara,” katanya.

Perusahaan sebutnya, harus menghentikan segala aktivitas di atas tanah garapan masyarakat sampai ada kejelasan tentang kelanjutan kerjasama tersebut.
“Apabila perusahaan tidak mengindahkannya, maka masyarakat akan menguasai dan mempertahankan lahannya masing-masing,” tegasnya.

Sementara, Site Manajer PT.RAP, Sudirman mengaku sesuai kesepakatan terkait pembagian hasil yang direalisasikan mulai bulan Januari 2017 untuk dananya sudah dititip pada rekening bersama masyarakat Bidar Alam dan direalisasikan setelah pengukuran lahan individu selesai seluruhnya.
“Bagi masyarakat yang telah selesai melakukan pengukuran lahan individu, akan diberikan pinjaman sebagai wujud dari kompensasi bagi hasil yang akan diterima nantinya. Lalu, untuk pembagian hasil 2017 sudah dikirim ke rekening yang telah disepakati bersama dan perusahaan tidak ikut campur dalam pembagian tersebut,” ujarnya.

Terkait penolakan masyarakat untuk dikeluarkannya HGU, Sudirman menyebutkan Maret 2017 lalu telah dilaksanakan rapat koordinasi di Kantor Camat Sangir Jujuan dengan kesimpulan agar tidak terjadi kesimpangsiuran informasi tentang setelah mana HGU habis tanah kembali ke masyarakat, perlu dibuat surat pernyataan kesepakatan bersama dengan Pemda Solsel.
“Bila masyarakat menolak HGU, hal itu akan dapat merugikan kedua belah pihak, yaitu masyarakat dan perusahaan sendiri. Karena, bila HGU tidak ada jelas membuat perusahaan rugi. Namun, hal itu juga akan berimbas kepada masyarakat sebab jika berlarut-larut maka sepanjang izin prinsip wilayah yang ada di RPC dan Bidar Alam juga tidak bisa mensertifikatkan tanahnya,” jelasnya.

Ketua DPRD Solok Selatan, Sidik Ilyas, menjelaskan pemerintah daerah pada hakikatnya memperjuangkan bagaimana rakyat tidak dirugikan dan bagaimana investasi di daerah dapat dijaga bersama.
“Sampai hari ini Pemkab Solok Selatan masih mencari investasi agar Solok Selatan lebih maju. Saat ini, kita tidak mencari kambing hitam, tetapi mencari jalan keluar secara bersama sama agar masalah dapat cepat selesai agar masyarakat tidak dirugikan dan perusahaan tetap berjalan,” jelasnya.

Kepala Kejaksaan Negeri Solok Selatan, Mohamad Rohmadi, dalam mediasi tersebut menjelaskan
bahwa perjanjian yang telah disepakati dapat diibaratkan seperti undang-undang yang berlaku diantara kedua belah pihak sehingga harus dilaksanakan.
“Seharusnya apa yg tertuang dalam perjanjian harus sama-sama dilaksanakan. Dalam hal pelaksanaanya ada yg tidak sesuai dengan perjanjian maka seharusnya dilakukan pertemuan kembali dan dibuat perjanjian kembali,”ungkapnya.

Dalam arahannya, Bupati Solsel Muzni Zakaria mengatakan permasalahan tersebut sebenarnya dapat diselesaikan oleh masyarakat Bidar Alam sendiri sepanjang dilakukan dengan sikap tenggang rasa, kepala dingin dan jujur.
“Jangan ada dusta diantara kita, Pemerintah daerah akan selalu membantu memfasilitasi atau memediasi kedua belah pihak, namun harus ada kesadaran sendiri dari masyarakatnya,” jelasnya.

Bupati juga meminta, ke depan supaya dibentuk tim kecil antara kedua belah pihak untuk menyelesaikan masalah ini dan nantinya tim kecil tersebut akan rapat dengan bupati. Selain itu, Bupati juga berharap agar masalah itu dapat diselesaikan secara persuasif dan musyawarah sebelum ke jalur hukum.

Sementara, Kapolres Solok Selatan AKBP Mochamad Nurdin yang memfasilitasi mediasi tersebut menyebutkan setiap permasalahan tidak harus berakhir di meja hukum, kalau bisa lewat jalan Musyawarah maka itu lebih baik. Kalau memang ada niat menyelesaikan permasalahan tersebut dengan niat yang baik, maka pasti ada jalan.
“Sesuai yang diharapkan Bupati dalam membentuk perwakilan tim kecil ini, supaya orang yang berkompeten dan kita berharap dalam waktu dekat dapat ditemukan solusinya. Selain itu, Kondisi Kamtibmas agar tetap dijaga oleh masyarakat, khusunya ninik mamak dan tokoh masyarakat,” imbaunya.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GERAK-AN.COM

: tanpa label