Padang Aro, (Antaranews Sumbar) - Bupati Solok Selatan, Sumatera Barat Muzni Zakaria melantik delapan pimpinan tinggi pratama, dua diantaranya merupakan hasil lelang jabatan yang diselenggarakan pemerintah setempat dan enam lagi melalui jobfit, Selasa.

Delapan orang yang dilantik tersebut yaitu Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Harri Trisna dan Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Syamsurizal yang memenangkan lelang jabatan.

Sementara yang melalui jobfit Kepala Pelaksana BPBD Johny Hasan Basri, Staf Ahli Kemasyarakatan Editorial, Kepala Dinas Perumkin dan LH Amril Bakri, DPMPTSP Gusnawati, Asisten III Amdani dan Bappeda Yul Amri.

Selain itu juga dilantik tiga pejabat administrator yaitu Sekretaris Disparbud Yolni Hendra, Sekretaris Disperindagkop Budiman dan Sekretaris Diskominfo Yeni Efrianti.

Bupati Solok Selatan Muzni Zakaria mengatakan pejabat yang dilantik harus memahami isi dari sumpah jabatan yang diucapkan.

"Setiap pejabat harus bisa bertanggungjawab sesuai tugas pokok dan fungsinya seperti yang diucapkan," katanya.

Selain itu, pejabat harus bisa menjaga rahasia karena ada hal yang tidak boleh di informasikan ke publik sesuai sumpah jabatan.

Menurut dia, Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) berfungsi memimpin dan memotivasi ASN pada instansi pemerintah.

"Kita berharap pejabat yang dilantik secepatnya bisa menyesuaikan diri di lingkungan baru serta lebih mengutamakan kepentingan negara dari pribadi," ujarnya.

Harri Trisna sebelumnya menjabat Pelaksana tugas Bappeda sedangkan Syamsurizal Plt Kominfo, Johny Hasan Basri staf ahli.

Sedangkan Editorial sebelumnya menjabat Kalaksa BPBD, Amril Bakri kepala DPMPTSP, Gusnawati Staf ahli dan Yul Amri Asisten III dan Amdani Kepala Inspektorat.

Pemerintah setempat sebelumnya melelang enam pimpinan pratama pada 2018 tetapi baru dua yang dilantik sedangkan sisanya masih menunggu sementara sedangkan satu lagi peserta yang memenuhi syarat tidak mencukupi.

Tiga OPD yang masih menunggu hasil lelang yaitu Sekwan, KB dan pemeberdayaan masyarakat serta Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.

Sekarang juga ada satu OPD yang tidak memiliki pimpinan yaitu Inspektorat.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Erwin Ali menambahkan, untuk OPD yang belum memiliki pimpinan secepatnya akan ditunjuk Pelaksana tugas.

"Kami secepatnya menyusun tim Panitia Seleksi guna melelang tiga jabatan pimpinan tinggi pratama," ujarnya.

Tiga pimpinan tinggi pratama yang akan dilelang yaitu kepala Inspektorat, Kepala Pol PP dan Damkar serta Kepala Disperindagkop karena yang menjabat saat ini Akhirman sudah memasuki masa pensiun pada Agustus 2018. (*)