Padang Aro, (Antaranews Sumbar) - Anggota Komisi IX DPR RI Suir Syam mengatakan banyak pasien yang berobat menggunakan Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan kurang terlayani saat di rumah sakit padahal mereka sudah membayarnya.

"Banyak tenaga kesehatan di rumah sakit tidak mengerti mekanisme berobat menggunakan KIS sehingga pasien kurang terlayani. Keluhan seperti ini banyak kami terima," katanya saat Sosialisasi Germas di Padang Aro, Selasa.

Sebagai contoh, sebutnya masyarakat saat dirujuk dari Puskesmas ke rumah sakit padahal belum sembuh tapi sudah disuruh pulang dengan alasan paketnya habis.

Padahal, katanya, kalau sudah pasien dengan Kartu Indonesia Sehat kemana pun berobat mereka sudah bayar. Kalau rumah sakit daerah tidak sanggup menanganinya bisa dirujuk ke yang lebih tinggi asalkan jangan disuruh pulang tapi belum sembuh.

"Kontrak pasien dengan Kartu Indonesia Sehat itu sampai mereka sembuh dan kalau rumah sakit daerah tidak sanggup mereka bisa merujuknya," katanya.

Selain itu, katanya, ketersediaan obat bagi pasienKartu Indonesia Sehatjuga harus dipenuhi sebab itu juga menjadi haknya.

"Kalau ada pasien dengan Kartu Indonesia Sehat yang diresepkan dokter lima obat sementara di rumah sakit hanya ada tiga dan pihak rumah sakit wajib membelikan keluar sisanya," katanya.

Dia menyebutkan Kartu Indonesia Sehat itu sudah ditanggung oleh negara walaupun ada defisit akan ditanggung oleh APBN.

Untuk 2017, BPJS Kesehatan mengalami defisit Rp7 triliun dan pada 2018 diperkirakan Rp8-10 triliun dan itu semua ditanggung pemerintah.

Dalam Undang-undang, sebutnya mulai 1 Januari 2019 seluruh warga negara Indonesia wajib jadi peserta BPJS Kesehatan.

Agar ini terealisasi, sebutnya pemerintah daerah harus mengawal agar semua masyarakatnya terdaftar BPJS.

Kalau ada masyarakat miskin yang tidak mampu bayar, katanya, akan ditanggung oleh pemerintah sehingga Pemkab harus turun langsung ke masyarakat agar semua ini terdaftar.

"Seluruh masyarakat Indonesia memiliki hak yang sama atas kesehatan oleh sebab itu ada sistem kesehatan nasional yang namanya BPJS kesehatan," ujarnya.

Bagi yang mampu bayar sendiri tetapi bagi yang tidak mampu ada anggarannya dan itu tidak terbatas.

"Sekarang sudah 98 juta orang masyarakat Indonesia yang dibayarkan iurannya oleh pemerintah dan itu 40 persen dari jumlah penduduk," katanya. (*)