Padang Aro, (Antaranews Sumbar) - Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Lubuak Gadang, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat, Gustar Inyiak Rajo Labiah membantah adanya kesepakatan niniak mamak dalam pemungutan biaya sertifikat prona sebesar Rp450 ribu per persil di Nagari Lubuak Gadang.

"Kami tidak pernah menyepakati pemungutan biaya sertifikat prona, dan itu dilakukan oleh oknum perwakilan niniak mamak yang mengatasnamakan niniak mamak," kata dia di Padang Aro, Selasa.

Ia menyebutkan untuk membuat sertifikat prona harus diketahui oleh niniak mamak pokok, tetapi itu tidak dilaksanakan oleh perwakilan.

Selain itu perangkat adat di Lubuak Gadang, Kecamatan Sangir yaitu Rajo duo selo, barih nan tigo dan niniak mamak nan 36 bukannya 35.

Selanjutnya mendirikan balai-balai adat di Lubuak Gadang Timur juga tidak dibenarkan sebab sudah ada di Lubuak Gadang.

"Nagari bisa dimekarkan tetapi adat tidak bisa. Walaupun Nagari dimekarkan adat tetap satu sehingga pembangunan balai-balai adat tidak dibenarkan sebab sudah ada di Lubuak Gadang," katanya.

Bendahara KAN Gusrial Inyiak Rang Tuo menambahkan, perwakilan niniak mamak hanya perwakilan kato niniak mamak nan 36.

"Perwakilan niniak mamak sengaja ditempatkan di wilayah tertentu karena alasan jarak untuk mewakili niniak mamak meggurus peesoalan anak kemenakan seperti ada kematian dan pernikahan," ujarnya.

Perwakilan Niniak Mamak kalau ingin bekerja mengatasnamakan adat harus persetujuan niniak mamak nan 36.

Sekarang semua perwakilan niniak mamak di Kecamatan Sangir dicabut oleh KAN, dan setiap urusan adat langsung ke niniak mamak.

Turut hadir pada pertemuan tersebut Sekretaris LKAM Solok Selatan Attila Majidi Datuak Sibungsu.

Sebelumnya salah seorang tokoh adat yang juga anggota Bamus Nagari Lubuak Gadang Timur Syafrudin Wakiu Datuak Pintu Basau, mengakui memungut biaya pengurusan sertifikat program pendaftaran tanah sistematik lengkap (PTSL) atau prona sebesar Rp450 ribu per sertifikat.

"Kami tahu pengurusan sertifikat gratis, tetapi berdasarkan kesepakatan tokoh masyarakat di Kenagarian Lubuk Gadang Timur, di antaranya para Datuk, sesepuh, ninik mamak termasuk unsur pemuda disepakati memungut biaya pengurusan sertifikat yang nantinya digunakan untuk membangun balai adat," katanya.

Dia mengatakan ninik mamak memang melakukan pungutan untuk kepentingan nagari dan mereka siap pasang badan jika suatu saat nanti ada yang mengangkat atau mempersoalkan pungutan itu.

Sebelum mengambil kesepakatan itu, ninik mamak sudah membicarakan langsung dengan masyarakat. Pihak penentang kesepakatan bakal disanksi sosial, namun hak asasi masyarakat itu tetap dipenuhi.

Sementara itu Wali Nagari Lubuak Gadang Timur, Kasri mengatakan pihaknya tidak memungut biaya sertifikat prona tetapi pungutan tersebut dilakukan oleh niniak mamak.

Dalam pengurusan prona katanya, pihak nagari cuma memfasilitasi secara administrasi. Sementara untuk pungutan tidak melibatkan satu pun perangkat nagari.

"Itu murni dilakukan oleh ninik mamak. Pihak nagari sendiri sudah melakukan sosialisasi bersama dengan forkopimda, bahwa tidak boleh dipungut biaya prona," katanya. (*)